Fadhilah Rasendria, Titon (2023) ASPEK HUKUM PEREDARAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR YANG DAPAT MERUGIKAN KONSUMEN. Other thesis, Universitas Gresik.
Text (01 COVER)
01.COVER.pdf Download (612kB) |
|
Text (02 BAB 1)
02.BAB 1.pdf Download (418kB) |
|
Text (03 BAB 2)
03.BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB) |
|
Text (04 BAB 3)
04.BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB) |
|
Text (05 BAB 4)
05.BAB.4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB) |
|
Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (19kB) |
|
Text (07 JURNAL)
Jurnal Pro Hukum - TITON FADHILAH RASENDRIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB) |
|
Text (08 PLAGIASI SKRIPSI)
PCX - Report Skripsi Titon 34%.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB) |
|
Text (LEMBAR PERSETUJUAN)
pdf persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi yaitu pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar atau tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimanakah aturan hukum positif terhadap peredaran obat-obatan tanpa izin edar di Indonesia; dan 2) Bagaimanakah tanggung jawab produsen terhadap peredaran obat tanpa izin edar dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang�undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan Izin Edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM. Dapat pula dikatakan obat impor yang tidak terdaftar di Badan POM sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia, serta terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab produk (product liability), dan tanggung jawab mutlak (strict liability) terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak konsumen Undang-Undang perlindungan konsumen juga memberikan bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen salah satunya adalah pemberian ganti rugi dengan melalui upaya hukum yang di tempuh oleh konsumen anataranya dapat melalui Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK).
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Peredaran; Obat-Obatan; Merugikan; konsumen. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Titon Fadhilah Rasendria |
Date Deposited: | 01 Aug 2023 02:02 |
Last Modified: | 01 Aug 2023 02:02 |
URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2146 |
Actions (login required)
View Item |