TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Sugeng, Santoso (2023) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C BERDASARKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. Other thesis, Universitas Gresik.

[img] Text (01 COVER)
01. COVER.pdf
Download (4MB)
[img] Text (02 BAB I)
02. BAB I.pdf
Download (239kB)
[img] Text (03 BAB II)
03. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (153kB)
[img] Text (04 BAB III)
04. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (69kB)
[img] Text (05 BAB IV)
05. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (13kB)
[img] Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (55kB)
[img] Text (07 JURNAL)
07. JURNAL.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (190kB)
[img] Text (08 CEK PLAGIASI)
08. CEK PLAGIASI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (11MB)
[img] Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
09. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (996kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan mineral non-logam dan batuan, serta mengawasi pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi yang muncul akibat pengalihan kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Tulisan ini berfokus pada sektor Pertambangan Mineral dan Batubara dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemberian izin pertambangan dari Gubernur ke Pemerintah Pusat, antara lain adalah sebagai berikut: selanjutnya akan disebutkan hasil penelitian secara lebih rinci: 1) Kewenangan untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha. 2) Pembinaan serta pengawasan kegiatan pertambangan juga merupakan kewenangan yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dampak dari pengalihan kewenangan pemberian perizinan pertambangan antara lain: 1) Pengubahan metode perolehan kewenangan dari atributif menjadi delegasi dalam model perizinan berusaha, di mana izin dapat diberikan dalam bentuk sertifikat standar. 2) Pemerintah Pusat tetap terlibat dalam proses ini, yang mencerminkan paradigma sentralisasi dalam sektor pertambangan. 3) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin, pengawasan, pembinaan, dan penyelesaian konflik masyarakat dihapuskan, yang berpotensi menyulitkan aktivitas pertambangan.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Pendelegasian dan Perizinan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: SUGENG SANTOSO
Date Deposited: 27 Jul 2023 06:39
Last Modified: 27 Jul 2023 06:39
URI: http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2131

Actions (login required)

View Item View Item
University of Gresik is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.