PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN IN ABSENTIA MENURUT KUHAP

Putri, Rara Dayana Rusdiya (2023) PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN IN ABSENTIA MENURUT KUHAP. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (374kB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (3MB)
	Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (656kB)
	Text (07 JURNAL) 07 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text (08 CEK PLAGIASI) 08 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pengaturan hukum peradilan in absentia di Indonesia dan pemenuhan hak tersangka melalui Penasihat Hukum, berdasarkan Pasal 52-57 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 ayat (1) menjadi lex specialis dan Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai lex generalis. Meskipun sudah diatur lex specialis, pemeriksaan dalam peradilan in absentia untuk perkara tindak pidana korupsi masih mengikuti pedoman KUHAP. Peradilan in absentia juga dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman oleh majelis hakim. (2) Hak-hak terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan in absentia tidak dapat terpenuhi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 1988. Surat edaran tersebut memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa in absentia yang sengaja tidak mau hadir dalam pengadilan. Hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan dan pelaksanaan putusan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: peradilan in absentia, tindak pidana, korupsi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI
Date Deposited:	21 Jul 2023 03:18
Last Modified:	21 Jul 2023 03:18
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/1707

Actions (login required)

View Item