KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010-2030 DENGAN ADANYA TANAH KAVLING DIBAWAH LUAS 2000 m^(2 )

IRSYADA, FARID (2023) KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010-2030 DENGAN ADANYA TANAH KAVLING DIBAWAH LUAS 2000 m^(2 ). Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

[img] Text (01 COVER)
01. COVER.pdf
Download (9MB)
[img] Text (02 BAB 1)
02. BAB 1 skripsi-19-43.pdf
Download (232kB)
[img] Text (03 BAB 2)
03. BAB 2 skripsi-44-64.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (256kB)
[img] Text (04 BAB 3)
04. BAB 3 skripsi-65-84.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (213kB)
[img] Text (05 BAB 4)
05. BAB 4 skripsi-85-87.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (72kB)
[img] Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (192kB)
[img] Text (07 JURNAL)
07. JURNAL.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (287kB)
[img] Text (08 PLAGIASI SKRIPSI)
08. PLAGIASI SKRIPSI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
[img] Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
09.LEMBAR PERSETUJUAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini dimohon untuk Pemerintahan Daerah membuat suatu aturan yang mana sebagai acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk bisa menertibkan dan menindaklanjuti permasalahan jual beli tanah kavling yang bermasalah. Selain itu dengan adanya peraturan ini juga bisa menekan tingkat kecurangan dari pihak-pihak tertentu dalam jual beli tanah kavling. Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode atau pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka yang akan menjadi batu uji antara lain regulasi-regulasi terkait dengan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan sejarah, dan Pendekatan Perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 masih belum ada kejelasan untuk Kewenangan kepada instansi manakah yang bisa menertibkan maraknya jual beli tanah kavling yang ilegal. Untuk menyelesaikan Bagaimana dengan Mekanisme perizinan Tanah Kavling dibawah 2000 m^2 yang diberikan Pemerintah Setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, Pemerintah masih belum bisa memberikan solusi untuk mengatur maraknya jual beli tanah kavling yang memanfaatkan luas ukuran tanah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kata Kunci: Kewenangan, Satpol PP, Perizinan Tanah Kavling.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Satpol PP, Perizinan Tanah Kavling.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: NOVEBRIANTO FARID IRSYADA
Date Deposited: 20 Jul 2023 02:35
Last Modified: 20 Jul 2023 02:35
URI: http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/1584

Actions (login required)

View Item View Item
University of Gresik is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.