PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI TENAGA KONTRAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR B/185/M.SM.02.02/2022 TENTANG STATUS KETENAGAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

SHONI, EFENDI (2023) PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI TENAGA KONTRAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR B/185/M.SM.02.02/2022 TENTANG STATUS KETENAGAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (5MB)
	Text (BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (384kB)
	Text (BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text (BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text (BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 08 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)
	Text (LAMPIRAN) 09 Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (JURNAL) 10 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text (PLAGIASI) 11 Plagiasi.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 12 Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan kedudukan satpol PP sebagai tenaga kontrak setelah di keluarkanya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status ketenagaan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedudukan dan perlindungan hukum pada satpol PP sebagai tenaga kontrak menjadi topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelian ini adalah pendekatan statute approach, conseptual approach, historical approach. Data yang digunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1. Kedudukan Hukum dan Status Hukum Tenaga Kontrak dilihat dengan adanya peralihan aturan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diperkuat oleh Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi repubik Indonesia No. B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat kedudukan tenaga kontrak menjadi hilang. Jika sebelumnya ada ketentuan peraturan untuk mengangkat tenaga kontrak yang dapat dijadikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dalam ketentuan peraturan yang baru kedudukan tenaga kontrak menjadi hilang dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 2. Tanggung jawab dan Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada Satpol PP sebagai tenaga kontrak yang bekerja di Kabupaten Gresik terdapat perbedaan, Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang jelas tentang penetapan upah dan perlindungan hak buruh pegawai kontrak. Perlindungan yang diberikan pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dikeluarkannya Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi repubik Indonesia No. B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah masih belum mampu memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh, khususnya dalam ketentuan ini, jabatan pegawai kontrak dihapus dan digantikan oleh PPPK.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Satpol PP, Pegawai Kontrak, Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Shoni efendi
Date Deposited:	20 Jul 2023 03:38
Last Modified:	20 Jul 2023 03:38
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/1465

Actions (login required)

View Item